Kenaikan Biaya Pengurusan STNK, BPKB, Surat Izin Serta STNK Lintas Batas Negara

biaya stnk naik

Mulai 06 Januari 2017 tarif biaya pengurusan STNK dinaikkan, bagi pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat harus rela menyiapkan uang lebih banyak lagi. Kenaikkan biaya ini mencapai 100% dan ada juga yang sampai 275 %. Peraturan ini diterbitkan karena pemerintah telah mengupdate peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang kategori penerimaan Negara buan pajak atau PNPB, pada tanggal 06 Desember 2016.

Terbitnya peraturan baru ini untuk menggantikan peraturan yang lama yakni mengganti peraturan No 50 tahun 2010. Di dalam peraturan yang baru berisikan tentang mengatur biya pengurusan surat jenis kendaraan bermotor, baik jenis roda dua maupun empat.

naiknya biaya stnk

Kenaikan tarif ini meliputi biaya pengesahan STNK, menerbitkan No Registrasi kendaraan yang bermotor, maupun surat izin dan STNK lintas batas Negara.

Tak tanggung, kenaikan itu ada di kisaran tiga kali lipat dari tarif lama. Cost penerbitan STNK roda dua serta roda tiga naik jadi Rp100 ribu yang terlebih dulu Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari mulanya Rp75 ribu jadi Rp200 ribu.

Untuk pengesahan STNK, yang terlebih dulu gratis, dengan disahkan PP ini jadi bakal berbayar Rp25 ribu untuk roda dua serta empat, serta Rp50 ribu untuk roda empat atau lebih.

Pengurusan serta penerbitan BPKB alami kenaikan yang begitu tinggi. Roda dua serta roda tiga yang terlebih dulu ditarif sebesar Rp80 ribu, saat ini diharuskan membayar Rp225 ribu serta roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari mulanya Rp100 ribu.

Diluar itu, cost baru Penerbitan Sinyal Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua serta roda tiga dari Rp30 ribu jadi Rp60 ribu, serta Roda empat atau kian lebih Rp50 ribu jadi Rp100 ribu.

Kenaikan tarif masihlah dipakai pada tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu jadi Rp150 ribu, serta roda empat atau kian lebih Rp 75 ribu jadi Rp 250 ribu.

Ketentuan pemerintah ini dapat mengatur besarnya cost pembuatan SIM C, A, B, serta D yang besarannya masihlah perbedaan ada kenaikan dibanding cost terlebih dulu. Selain itu, PP No 60 th. 2016 juga mengatur cost pendidikan Satpam, kartu sinyal anggota Satpam, pendidikan penyidik spesial, izin senjata api, hingga cost pengamanan objek vital.

Spesial untuk cost pengamanan objek vital tak dijelaskan dengan cara detil namun bakal ditata lewat kontrak kerja sama yang ditetapkan lalu. Sesuai sama ketetapan dalam PP itu, jadi PP No 60 th. 2016 bakal diberlakukan 30 hari sesudah tanggal diundangkan atau 6 Januari 2017.

Pemerintah dinilai sama juga mencekik keperluan hidup orang-orang dengan menambah cost pengurusan Surat Sinyal Nomer Kendaraan (STNK) serta Buku Yang memiliki Kendaraan Bermotor (BKPB) yang meraih dua sampai tiga kali lipat. Beban paling berat dirasa oleh golongan buruh, petani, nelayan serta pedagang yang mempunyai sepeda motor.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan, efek kenaikan cost STNK serta BPKB atau road tax bakal beresiko meningkatnya inflansi serta cost ekonomi di bidang transportasi barang serta layanan. Dia memberikan akibat kebijakan itu juga merubah penambahan logistik yang makin jadi memperburuk perekonomian nasional serta ekonomi rumah tangga.

Pendapat Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

sri mulyani tentang stnk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan kenaikan tarif pengesahan Surat Sinyal Nomer Kendaraan (STNK) dikerjakan untuk melakukan perbaikan service surat perizinan yang dikerjakan Polri pada orang-orang.

” PNBP (Penerimaan Negara Bukanlah Pajak) dalam soal ini yaitu tarif yang ditarik oleh kementerian instansi serta mesti mencerminkan layanan yang didapatkan. Jadi dia mesti melukiskan pemerintah yang lebih efektif, baik, terbuka serta kredibel, ” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menyampaikan kenaikan tarif PNBP ini adalah kewajaran lantaran paling akhir kali tarif itu alami penyesuaian pada 2010 serta telah tidak cocok lagi dengan perubahan terbaru yang dinamis.

” Tarifnya mulai sejak 2010 tak pernah di-‘update’. Ini telah tujuh th.. Jadi untuk tarif PNBP di kementerian instansi memanglah mesti sesuai, lantaran aspek inflasi ataupun untuk layanan service yang tambah baik,” katanya.Karenanya, menurut Sri Mulyani, karenanya ada kenaikan tarif PNBP itu jadi orang-orang dapat lebih yakin pada layanan service yang didapatkan dari pemerintah serta jumlah pungutan tak resmi bisa ditekan.

Tanggapan KAPOLRI Tito Karnavian

tito kepolisian stnk

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyatakan kalau kenaikan cost itu tidak dari Polri. Walau demikian, berdasar pada kebijakan dari temuan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK).

” Kenaikan ini tidak dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu lantaran temuan BPK, ” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

Tito menerangkan, berkaitan temuan BPK, pertama BPK menyebutkan kalau harga material untuk STNK serta BPKB telah naik serta mulai sejak lima th. lantas belum ada kenaikan. Lalu, kata dia, apabila dibanding negara lain, kenaikan cost pengurusan STNK serta BPKB ini masihlah termasuk rendah.

” Hingga butuh dinaikkan lantaran daya beli orang-orang juga bertambah. Ini kan dapat memberi pendapatan negara, ” tuturnya.

Seperti di ketahui, sampai kini banyak pelat-pelat nomer kendaraan yang cuma dengan satu, dua, serta tiga digit nomer hingga ada tidaknya huruf di belakang nomer. Hingga, per Januari ini bakal ditertibkan dengan cost pembuatan, umpamanya NRKB satu angka dengan huruf di belakang Rp 15 juta, sedang yang tanpa ada huruf di belakang dipakai cost pembuatan Rp 20 juta.

” Pendapatan negara bukanlah pajak ini bakal dipakai untuk membayar harga kenaikan bahan menutupi harga kenaikan bahan serta untuk memberi service system yang tambah baik yakni system on-line. SIM, STNK, serta BPKB on-line jadi orang tak perlu pulang kampung ini dapat menghemat, ” katanya.

Pendapat DPR

Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw mengingatkan, semestinya pemerintah mengonsultasikan terlebih dulu ke DPR sebelumnya mengambil keputusan kebijakan itu. Argumennya, kebijakan itu begitu merubah beban hidup orang-orang.

Golkar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Cost Urus STNK & BPKB . DPR : Benahi Transportasi Umum daripada Naikkan Cost STNK serta BPKB. Kebijakan Kenaikan Cost STNK serta BPKB Butuh Dikaji Lagi.

” Itu terlalu berlebih, semestinya dibicarakan dengan wakil rakyat, lantaran ini membebani rakyat‎, ” tutur Wenny di Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Menurut dia kebijakan yang di buat sepihak itu makin tunjukkan kalau pemerintah berlaku egois. Semestinya, kata dia ada sosialisasi terlebih dulu tentang kebijakan itu.

” ‎Tiba-tiba rakyat kaget, orang ingin bayar pajak, oh duit tidak cukup, mendadak dinaikkan, ” tandasnya.

Demikianlah informasi mengenai kenaikan biaya pengurusan stnk dan bpkb. Terus terang sebenarnya saya juga agak kecewa dengan keputusan pemerintah yang satu ini, soalnya hal ini pasti memberatkan rakyat kecil.

You Might Also Like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>